JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan prinsip tegasnya dalam menjalankan roda pemerintahan: hukum tidak akan pernah mengalah pada jaringan pertemanan maupun nepotisme.
Komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu ini ia sampaikan secara terbuka dalam Program Presiden Menjawab pada Rabu (16/9/2026).
Langkah konkrit tersebut dibuktikan langsung melalui penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Meskipun Dadan merupakan sosok dekat yang pernah menjadi tim sukses sekaligus tim pakarnya, Prabowo memilih untuk merestui dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung demi kepentingan negara.
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” tegas Prabowo.
Langkah serupa juga diterapkan pada pengambilalihan dan penyitaan aset Hotel Sultan. Meski dikelola oleh Pontjo Sutowo yang ia akui sebagai kawan dekat dan tokoh nasional, Prabowo menolak segala bentuk intervensi maupun lobi-lobi politik.
Bagi Prabowo, hubungan pertemanan harus dilepaskan ketika dihadapkan pada kedaulatan serta hukum negara.
Sikap tanpa kompromi ini sebenarnya sudah ia tanamkan sejak hari pertama menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2019.
Saat itu, Prabowo langsung mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dekatnya di Partai Gerindra untuk melarang mereka terlibat dalam proyek atau bisnis apa pun di lingkungan Kementerian Pertahanan guna mencegah konflik kepentingan.
Prinsip tersebut ia bawa hingga menduduki kursi kepresidenan. Prabowo dengan tegas mengimbau seluruh kader Partai Gerindra serta pejabat publik agar tidak bermain-main dengan kekuasaan, karena ia tidak akan memberikan perlindungan hukum sedikit pun kepada siapa saja yang terbukti bersalah, termasuk jajaran kepala daerah dari partainya sendiri.