JAKARTA – Dugaan praktik penyadapan ilegal kini menyeret isu serius yang mengarah pada ancaman stabilitas negara, namun kepolisian memilih bersikap hati-hati sebelum menarik garis kesimpulan hukum.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak bisa langsung dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Korps Bhayangkara tidak menutup mata terhadap potensi ancaman yang lebih luas. Penyidik saat ini tengah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang mengarah pada upaya penggulingan pemerintah, baik melalui tindakan bersama-sama maupun pemufakatan jahat.
Langkah hukum konkret pun telah diambil untuk mengusut benang merah perkara ini. Suyudi mengungkapkan bahwa institusinya telah menerbitkan laporan polisi (LP) khusus guna membedah konstruksi pidana yang terjadi.
“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.
Menurut Suyudi, penerbitan laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menguji pemenuhan unsur pidana secara objektif. Kepolisian ingin memastikan apakah peristiwa penyadapan tersebut berdiri sendiri atau memang terhubung dengan agenda makar yang memerlukan pembuktian terpisah.
Untuk menjawab teka-teki tersebut, tim penyelidik memetakan tiga fokus utama dalam proses pendalaman perkara. Pertama, menelusuri asal-usul perintah dan motif di balik aksi penyadapan. Kedua, memeriksa sejumlah personel yang diduga mengetahui operasi tersebut. Ketiga, mendalami rincian tugas serta rangkaian kegiatan yang telah dijalankan.
Melalui pemetaan penyelidikan ini, Polri berupaya memastikan seluruh fakta hukum terungkap secara presisi sebelum menentukan status perkara maupun pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.