Penanganan Karhutla Kalbar Berbasis Data, BPBD Prioritaskan Pemeriksaan Lokasi Titik Panas

PONTIANAK – Pemantauan titik panas menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui BPBD Kalbar, informasi dari BMKG digunakan sebagai acuan awal untuk mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, dan pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, menyampaikan bahwa data BMKG untuk Selasa (20/10/2026) menunjukkan adanya 11 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang.

Data tersebut menjadi perhatian dalam briefing penanganan karhutla pada Rabu pagi. Satgas Darat kemudian dijadwalkan melaksanakan patroli dan ground check di wilayah kabupaten dan kota yang terdapat indikasi karhutla.

Pemanfaatan data pemantauan membantu petugas menentukan wilayah yang perlu mendapat perhatian. Namun, keberadaan titik panas tidak serta-merta memastikan adanya kebakaran aktif, sehingga pemeriksaan langsung tetap dibutuhkan untuk memverifikasi kondisi di lapangan.

Melalui ground check, petugas dapat mengidentifikasi apakah titik yang terdeteksi berkaitan dengan kebakaran yang masih berlangsung dan memerlukan pemadaman. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi penyesuaian langkah penanganan sesuai kebutuhan.

Pemprov Kalbar terus mendorong koordinasi antara BPBD dan unsur penanganan di daerah agar informasi pemantauan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan berbasis data yang disertai pemeriksaan lapangan diharapkan membantu penggunaan sumber daya secara lebih tepat sasaran.

Selain mengandalkan petugas, pencegahan karhutla juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera menyampaikan informasi kepada petugas jika menemukan indikasi kebakaran.

Dengan menggabungkan pemantauan, verifikasi lapangan, dan penanganan sesuai kondisi aktual, upaya pengendalian karhutla di Kalbar diharapkan semakin terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mengurangi risiko kebakaran dan menjaga kondisi lingkungan.

Share with